undang undang csr 2016. Nomor PER-03/MBU/12/2016 tentang Perubahan Atas Program Kemitraan Dan Program Bina Lingkunga Badan Usaha Milik Negara. undang undang csr 2016

 
Nomor PER-03/MBU/12/2016 tentang Perubahan Atas Program Kemitraan Dan Program Bina Lingkunga Badan Usaha Milik Negaraundang undang csr 2016 E

47 Tahun 2017 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (“PP 47/2012”)JAKARTA, KOMPAS. Peraturan Pemerintah (PP) tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6. Ketetapan Majelis Permusarawatan Rayat Sementara Republik Indonesia No. Oleh Syamsuddin Radjab . terhadap pelaksanaan CGC dan CSR dengan menganjurkan praktik tanggungjawab sosial Sebagaimana dimuat dalam Undang-undang No. . 4 Yusuf Wibisono, Membedah. PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG HAK CIPTA FILM TERHADAP PELANGGARAN HAK CIPTA YANNG DILAKUKAN SITUS PENYEDIA LAYANAN FILM STREAMING GRATIS DI INTERNET (MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA). Pengertian CSR menurut Suharto (2007:16) Melalui bukunya yang berjudul “pekerjaan sosial di dunia industri: Memperkuat tanggung jawab sosial perusahaan”, Soeharto menyatakan bahwa CSR adalah operasi bisnis yang tidak hanya untuk meningkatkan keuntungan perusahaan secara finansial, tetapi juga untuk pengembangan sosio-ekonomi daerah, secara. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun. (Utkarsh. 13 13 STUDI TENTANG CSR (C ORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY) DI PT. Pajak Daerah berdasarkan Pasal 1 Angka 10 Undang-Undang Nomor 28 Tahun. bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia. Disebutkan bahwa PT yang menjalankan usaha di bidang dan/atau bersangkutan dengan sumber daya alam wajib menjalankan tanggung jawab sosial dan. pelaksanaan program CSR harus bersifat lex imperfecta, artinya. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 22 ayat 1: Setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki. TENTANG DATABASE PERATURAN. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal mengatur CSR atau tanggung jawab sosial [4] bagi Penanaman modal dalam Negeri dan. v MOTTO. Undang-Undang CSR diterbitkan dengan mendirikan Lembaga Bapak Angkat Industri Kecil pada tahun 1997. Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan. 12 Budi Gautama Siregar, “Penerapan Corporate Social Responsibility (CSR) Dalam Pandangan Islam,” Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN dijabarkan lebih jauh oleh Peraturan Menteri Negara BUMN No. Pengaturan CSR dalam Undang-Undang hingga Peraturan Menteri : Suatu Kumpulan Ringkas Norma Hukum . Diunduh sebanyak. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat: T. 1 Januari 2010. ia Sama Bidang Pertahanan (agreement Between The Gowrnment of The Repubuc of Iivdoivesia and The Government Ofthe Repubuc of Fiji Concerning Cooperation In The Field of Defence) Dokumen : Pemerintah Pusat. Dt,Al 2016) Survei dilakukan untuk mempelajari pola penyebaran CSR. Anggota DPR RI berjanji akan menyelesaikan Undang-Undang dana tanggung jawab sosial perusahaan atau "corporate social responsibility (CSR) pada. Dalam model yang pertama ini, Perusahaan menjalankan program CSR secara langsung dengan menyelenggarakan sendiri program CSR dengan. Badan / Pengarang: Indonesia. Dari konsep CSR berdasarkan ke dua undang-undang tersebut di atas, belum adanya keseragaman ataupun persamaan persepsi dan pandangan mengenai CSR. 2. Undang-Undang No. bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kelangsungan hidup setiap warga negara, term asuk para p enyandang d. Berdasarkan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Perusahaan yang wajib melaksanakan CSR adalah perusahaan yang bergerak dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam. Undang-undang (UU) tentang Penjaminan. (CSR). Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan; 4 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. 6 Tahun 2016 tentang Tanggung Jawab Sosial Badan Usaha dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI. 3. Abstrak Dunia Internasional membingkai konsep CSR sebagai “sukarela”, sementara di Indonesia konsep CSR diformulasikan secara yuridis formal dalam bentuk peraturan yang tersebar diberbagai peraturan dengan istilah TJSL dan/atau BL. Ulasan : Jerat Pidana Bagi Pemegang Anggota Tubuh Anak Perempuan. com – Corporate Sosial Responsibility (CSR) merupakan komitmen berkelanjutan dari dunia. Jika Undang-Undang CSR benar terlahir maka Indonesia akan menjadi Negara Ke Dua setelah India (pirac, 2016) yang memiliki Undang-Undang CSR. Keputusan Menteri BUMN Nomor. undang-undang republik indonesia nomor 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan walikota menjadi undang-undang dengan rahmat tuhan yang maha esa. Undang-Undang Nomor Tahun39 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara. Dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, hak dan kebebasan melalui penggunaan dan pemanfaatan Teknologi Informasi tersebut dilakukan dengan. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten paten hakpaten. A Nomor: 80 K/Pdt. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun. Companies need work out number of policies to determine the implementation of CSR. Undang-undang (UU) tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang. MITRA ABADI HANDAL CILACAP” Rumusan Masalah. Kelima, Peraturan CSR bagi perusahaan pengelola Minyak dan Gas (Migas), diatur dalam Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi Nomor 22 Tahun 2001. untuk mengatur CSR dalam peraturan perundang-undangan, yakni Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. 123, LL SETNEG : 5 HLM. Pada pasal 74 ayat 2 dikatakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang. 153. Penyelenggaraan kerjasama daerah dengan daerah lain, kerjasama daerah dengan pihak ketiga, dan kerjasama daerah dengan pemerintah daerah atau lembaga di luar negeri serta pembinaan dan pengawasan kerjasama daerah. Jumlah Tayang. 40 Tahun 2007 yang belum lama ini disahkan DPR. 3699, LL SETNEG : 34 HLM. Ketiga atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan; b. InfoASN. Sementara, berdasarkan. Koperasi merupakan jenis usaha sebagai entitas yang berdiri sendiri dengan bentuk koperasi. ii PENGATURAN CSR (CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY) MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007. Jadi, secara resmi, UU ini menggunakan istilah. Tutup. 40 tahun 2007, hal menjadi sebuah kabar baik buat perusahaan karena CSR menjadi sebuah kewajiban yang menguntungkan. Peraturan Pemerintah (PP) NO. 2016. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) yang isinya mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan yang berlaku bagi perseroan yang mengendalikan sumber daya alam dan memiliki dampak terhadap sumber daya alam. 3A. Perusahaan yang wajib menjalankan program CSR masih terbatas pada perusahaan yang bergerak di bidang sumber daya alam, sedangkan perusahaan lain. 0 penilaian 0% menganggap dokumen ini bermanfaat (0 suara) 1 tayangan. Setidaknya lebih dari 50 Kab/ Kota di Indonesia telah. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 232/KMK. 2/2023: Perubahan Keempat Atas Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Penetapan Nilai dan Kelas Jabatan di Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang menggantikan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) yang isinya mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan yang berlaku bagi perseroan yang mengendalikan sumber daya alam dan memiliki dampak terhadap sumber daya alam. terkait pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TJSP) atau Corporate Social Responsibility (CSR). Program yang dilakukan dikenal dengan istilah Corporate Social Responsibility (CSR). Kegiatan CSR sejalan dengan nilai utama ISO26000 dan merupakan program yang melebihi kewajiban. Mengingat: 1. Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik. E. Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. CSR adalah bentuk tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungannya. Mulai dari karyawan, pemilik saham, customer, pemerintah, dan juga masyarakat umum. (CSR) merupakan suatu komitmen berkelanjutan oleh dunia. Berikut beberapa Aturan Hukum Corporate Social Responsibility Yang Berlaku Indonesia. Rehabilitasi Alam. Undang -Undang tentang M ajelis P ermusyawaratan R akyat, D ewan P erwakilan R akyat, D ewan P erwakilan D aerah, dan D ewan P erwakilan R akyat D aerah ; Mengingat: . June 2018;. Undang-undang (UU) tentang Panas Bumi . 1/19/2016 11:20:15 AM. Sebuah perusahaan harus mendasarkan keputusannya tidak hanya pada. Pertama, jenis CSR yang paling utama dan paling sering dilakukan adalah rehabilitasi alam. Pengaturan CSR dalam Undang-Undang hingga Peraturan Menteri : Suatu Kumpulan Ringkas Norma Hukum . Kementerian Komunikasi dan Informatika: Nomor Peraturan: 19: Jenis / Bentuk Peraturan: Undang-undang: Singkatan Jenis/Bentuk Peraturan: UU: Tempat. I. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu membentuk d. Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyoroti Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau yang lebih karib di telinga publik sebagai UU ITE. Sherly Jokom, selaku rekan pada Kantor Akuntan Publik Purwantono,. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektonik, (b) Pasal 6 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, dan (c) Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12. Artinya undang-undang tentang CSR harus ada aturan pelaksananya. Daftar Isi. “Ketentuan lebih lanjut mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan diatur dengan peraturan pemerintah. Badan /. Biasanya besaran dana CSR adalah sekitar minimal 2%-4% dari jumlah keuntungan perusahaan dalam satu tahun. Berikut ini beberapa dasar hukum yang mengatur penerapan pajak CSR di Indonesia: Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas PP No 93 Tahun 2010; PP No. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIANOMOR 8 TAHUN 2016TENTANGPENYANDANG DISABILITASDENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESAPRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang: bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kelangsungan hidup setiap warga negara, termasuk para. Sejalan dengan perkembangan tersebut, mulai muncul undang – undang yang mengatur CSR di Indonesia yaitu Undang – Undang No 40 Tahun 2007 Pasal 74 tentangUndang-undang (UU) No. Selain itu, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016, Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa untuk mencegah terjadinya perbedaan penafsiran terhadap Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) UU ITE, Mahkamah menegaskan bahwa setiap intersepsi harus dilakukan secara sah, terlebih lagi dalam rangka penegakan hukum. Rancangan Undang-Undang CSR Itu Sukarela Kewajiban? Liputan6. DAsar Hukum CSR 1. Kementerian Sekretariat Negara: No. CSR singkatan dari corporate social responsibility. undang-undang, CSR, Community Social Responsibility. TLN 5871: 32 HLM. 2012 No. bahwa perekonomian nasional yang diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan,. Meski. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”) serta Peraturan Pemerintah No. 15. Undang-undang. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: 1. Pengaturan Tidak Mengatur Tidak Tidak Pasal 24 ayat Pengawasan Mengatur Mengatur (1) CSR Pemerintah Daerah melakukan pengawasan 15 Nanda Melinia Safitri, “Analisis Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang PT, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang PM, PP Nomor 47 Tahun 2012 Tentang TJSL PT, Dan Perda Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Tanggung. kemsos. Keywords: Corporate Social Responsibility (CSR), Good Corporate Governance (GCG) The role of management in managing corporate disclosure related to CSR. Dalam Undang-Undang ini dijelaskan bahwa CSR adalah tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagai komitmen perusahaan berpartisipasi dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi, Undang-undang No. IMPLEMENTASI CSR (Corporate Social Responsibility) BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS OLEH PT. id – Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE menimbulkan kontroversi di masyarakat, karena dituding mengandung pasal karet. Jika Keputusan Menteri BUMN Nomor Kep -236 /MBU/2003 hanya mengatur PKBL (sebagai bentuk community development atau kegiatan karikatif) bagi BUMN saja. 1. bahwa untuk menjamin pengakuan. sebagai Corporate Social Responsibility (CSR). Dalam pasal 13 ayat 3 (p) disebutkan: Kontrak Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib memuat paling sedikit ketentuan-ketentuan pokok yaitu: (p) pengembangan masyarakat. Pengaturan yang berbeda antara Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dengan Hukum Pajak atas biaya tanggung jawab sosial perusahaan (Corporate Social Responsibility/CSR) menimbulkan ketidakadilan dan ketidakpastian hukum bagi perusahaan yang melaksanakan CSR, serta dapat memicu. melaksanakan CSR. Dirgantari, 2016; Sawitri, 2017; Siregar dkk. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang. Penulis. Dokumen ini berisi 16 bab dan 191 pasal yang menjelaskan hak dan kewajiban para pemegang saham, direksi, komisaris, dan pihak lain yang terkait dengan perseroan. 4. CATATAN: Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Januari 2023. Kelengkapan Data: Tipe Dokumen. com - DPR berencana memperluas pemberlakuan kewajiban pemberian dana tanggung jawab sosial perusahaan (corporate social responsibility/CSR). Dalam hal ini penulis tertarik untuk mengkaji Corporate Social. Tutup. Jika Keputusan Menteri BUMN Nomor Kep -236 /MBU/2003 hanya mengatur PKBL (sebagai bentuk community development atau kegiatan karikatif) bagi BUMN saja. Penjelasan alternatif dari temuan ini adalah bahwa regulasi dalam CSR, sebagaimana diatur dalam Undang-undang (UU) No 40 dan UU No 25 tahun 2007 turut menciptakan iklim penerapan kegiatan CSR bagi. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik T. “Definisi dalam UUPT itu ketinggalan. PENGARUH TIPE INDUSTRI, UKURAN PERUSAHAAN, PROFITABILITAS,. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung. 40 Year 2007 regarding Limited Liability Company (Company Law) but the implementation of CSR can not be implemented by the. Perkebunan Nusantara X PG. 1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK. 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik MATERI POKOK PERATURAN Abstrak. Pertahanan Negara bagi suatu bangsa yang berdaulat merupakan suatu cara untuk menjaga, melindungi, dan mempertahankan keutuhan, persatuan dan kesatuan, serta kedaulatan bangsa terhadap segala bentuk ancaman. perspektif maqashid syariah: 295:. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 1 angka 3 disebutkan bahwa: “Tanggung Jawab Sosial dan. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UU PT”) menyebut Corporate Social Responsibility (“CSR”) dengan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (“TJSL”). BANK CENTRAL ASIA (BCA) Program-program CSR tersebut dituangkan dalam program Bakti BCA yang dilakukan secara berkesinambungan, yang tertuang dalam 3 (tiga) pilar berikut: 1. 1/Vol. com - DPR berencana memperluas pemberlakuan kewajiban pemberian dana tanggung jawab sosial perusahaan ( corporate social. 013/1989 tanggal 11 Nopember 1989 tentang Pedoman Pembinaan Pengusaha konomi Lemah dan Koperasi. CSR bagi penerapan tanggung jawab sosial perusahaan menuju pembangunan Kutai Barat yang. Ekho Art. 07/2016 TENTANG PENINGKATAN LITERASI DAN INKLUSI KEUANGAN DI SEKTOR JASA. Belum lagi regulasi tentang perlindungan konsumen, dan sederet regulasi lain juga berhubungan dengan CSR seperti : Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Nomor/Tahun. Komite Stabilitas Sistem Keuangan menyelenggarakan pencegahan dan penanganan Krisis Sistem Keuangan untuk melaksanakan kepentingan dan ketahanan negara di bidang perekonomian. Perseroan Terbatas, atau dapat disebut sebagai. 2016. Penelitian Bahri & Cahyani. Solusi Cerdas BCA merupakan program Bakti BCA yang berkaitan dengan bidang pendidikan. UU Nomor 8 Tahun 1995 (official). Dasar Hukum CSR yang Pertama yaitu Undang-Undang No. 60, TLN NO. Responsibility) yaitu dalam Pasal 74 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Budi. 26-05-2016 | 14:10 WIB | Penulis: Irawan : Ketua Komite III DPD RI Hardi Selamat Hood, Senator asal Provinsi Kepulauan Riau : BATAMTODAY. Sehingga, dalam menjawab pertanyaan Anda, kami juga akan menyesuaikan penyebutannya menjadi TJSL. id – Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam. 21, LN. Home » Regulasi » Undang Undang Republik Indonesia Nomor. 32. I. surat beserta dokumennya yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk akta notaris atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta. Definisi CSR menurut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Perseroan Terbatas N0. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 2016 TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KRISIS SISTEM KEUANGAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. Tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan kewajiban yang dibebankan kepada suatu perusahaan berdasarkan Pasal 74 Undang.